Page 132 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 132
Mereka yang Dikalahkan 107
1. Negara yang “Pemurah”: Konsesi HPHTI kepada PT RAPP
Pada bagian awal bab ini sudah penulis sampaikan bahwa dalam
pandangan dunia global, akuisisi lahan skala luas memang memiliki
sejarah panjang, mulai dari latifundia dari Roma kuno, enclosure di
Inggris, latifundia atau Haciendas dan Fazendas pada koloni-koloni
Spanyol dan Portugis dari Amerika, program collectivisation di
Soviet, dan tidak terlepas juga dispossession untuk kasus Indonesia
oleh Belanda. Persoalannya, peristiwa sejarah panjang itu masih
terus berlangsung hingga hari ini, di mana kekuatan global masih
menjadi pewaris sejarah untuk melakukan akuisisi lahan skala luas
untuk berbagai kepentingan. Pada kasus kontemporer, gelombang
akuisisi memiliki beberapa karakteristik khusus: skala global,
liberalisasi kebijakan, pemerintah dan organisasi internasional
mengambil peran sebagai fasilitator, dan peminggiran kelompok-
kelompok kecil sebagai agen. Padahal kita memahami, perangkat itu
semua bertentangan dengan tujuan ekonomi dan sosial khususnya
pembangunan berkelanjutan yang bercita-cita mengurangi
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mata pencaharian
untuk masyarakat kebanyakan terkait jaminan kemanan pangannya. 28
Beberapa perspektif di atas melihat sisi lain Indonesia adalah
negara “pemurah dan negara budiman” yang begitu setia dan baik
29
hati melayani kepentingan warganya, terutama warga yang penuh
modalnya. Lebih jauh dan dalam, membayangkannya begitu indah
tetapi juga menakutkan, karena cerita tentang keindahan dan
pemurah itu memiliki konteks ruang dan waktu. Dalam sebuah
28 Laurence Roudart and Marcel Mazoyer, “Large-Scale Land Acquisitions:
A Historical Perspective” dalam Christophe Gironde dkk., (editor),
Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia, Leiden-
Boston: Brill Nijhoff, 2015.
29 Tentang istilah “Negara Budiman lihat Kuntowijoyo, Masalah Tanah
dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman, Yogyakarta: Lembaga
Penyadaran Rakyat Pedesaan, 1992.
