Page 131 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 131
106 M. Nazir Salim
Alam/Hutan Pelestarian Alam 628,636.00 Ha; 5. Hutan Mangrove/
Bakau. Sementara kawasan non Kawasan Hutan luasannya sekitar
3,608,591.00 Ha. dengan rincian: 1. Perairan 119,260.00 Ha; 2. Areal
Penggunaan Lain 1,719,364.73 Ha; 3. Hutan Produksi yang dapat
dikonversi 1,769,966.27Ha. Total luas keseluruhan sekitar 9.036.835
Ha. Update Dinas Kehutanan Riau di atas tidak menjelaskan
27
mengapa luas total hutan Riau berkurang sekitar 419.325 Ha.
Berdasarkan TGHK di atas, Kawasan Hutan di Pulau Padang
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana disahkan oleh Menteri
Kehutanan tahun 1999 adalah 110.939 Ha. Total luasan ini kemudian
direvisi secara administratif sebagai luasan wilayah akibat Pulau
Padang dikonsesikan kepada RAPP, kini secara administratif wilayah
tersebut tinggal separonya, karena Keputusan Menteri Kehutanan
memberikan konsesi kepada RAPP seluas 41.205 hektar pada tahun
2009 di pulau tersebut dan sempat direvisi luasan konsesinya pada
tahun 2013 akibat mendapat perlawanan dari masyarakat.
Kajian ini mencoba membuat kronologi singkat untuk
memudahkan pemahaman tentang duduk persoalan konsesi yang
diberikan kepada PT RAPP di Pulau Padang. Kronologi ini dibangun
berdasar pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
(HPHTI) dan Kronologi Resistensi Masyarakat Pulau Padang.
Sumber utama yang penulis gunakan adalah Surat Keputusan
Menteri Kehutanan yang dikeluarkan tahun (1993, 1997, 2004, 2009,
dan 2013), lalu Kajian Made Ali dari Jikalahari, Tim Mediasi Pulau
Padang yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada tahun 2011,
diskusi dan komunikasi dengan aktivis STR, warga Pulau Padang,
kajian penulis sendiri di Pulau Padang pada pertengah tahun
2016, dan sumber lain yang penulis dapatkan dari berbagai tempat
termasuk laporan-laporan investigasi NGO, media online, dan cetak.
27 Satatistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014, Pekanbaru:
Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2015.