Page 134 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 109

masuk dalam Keputusan menteri Kehutanan Tersebut. Tahun 1997,
Kementerian Kehutanan merevisi pemberian hak kepada RAPP,
dari total luasan ± 300 ribu hektar menjadi sekitar ± 159.500 hektar
jo Kepmenhut No. 137/Kpts-II/1997. Atas perolehan hak tersebut,
RAPP kemudian kembali mengajukan penambahan areal untuk
operasi. Tahun 2004 Surat Badan Planologi Kehutanan No. S.161/VII-
KP/Rhs/2004 tanggal 16 September 2004 memberikan persetujuan
untuk menambah areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu seluas ± 75.640 hektar yang kemudian ditetapkan dengan

Kepmenhut No. SK. 356/Menhut-II/2004 yang merubah keputusan
sebelumnya, sehingga total luasan yang diperoleh oleh PT RAPP
seluas 235.140 hektar yang tersebar di Kabupaten Siak, Pelalawan,
Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kepada
pemegang hak diberi waktu selambat-lambatnya 3 tahun untuk
menetapkan batas areal kerja secara definitif dan melunasi iuran
IIUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan), jika tidak melunasi

dalam batas waktu yang ditetapkan maka Kementerian Kehutanan
bisa menarik kembali keputusannya.
Pada tahun 2004 Direkur Utama PT RAPP melalui surat No.
02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004 kembali mengajukan
permohonan perluasan areal IUPHHK yang kemudian disetujui
oleh Badan Planologi Kehutanan pada tanggal 24 September 2007.
Kemudian, terbit Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/

Menhut-II/2009 yang menetapkan luas area konsesi RAPP kembali
diperluas dengan merubah keputusan Kepmenhut No. SK 130/
KPTS-II/1993. Tentu saja semua keputusan Kementerian Kehutanan
setelah mendapat rekomendasi dari masing-masing bupati sebagai
kepala daerah wilayah konsesi, Gubernur Riau sebagai penguasa
provinsi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti
Amdal, Konsultasi (persetujuan) dengan Badan Planologi, dan Studi

Kelayakan sebagai area HTI.