Page 130 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 130

Mereka yang Dikalahkan  105


              tidak “mendakukan” kepercayaannya pada banyak NGO yang terlibat
              di Pulau Padang yang melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan
              persoalan. Berbeda dengan STR, selain partner juga dipercaya sebagai
              organisasi yang “mendidik” petani dalam berorganisasi. Sejak Kasus
              Pulau Padang meletus, banyak NGO yang perhatian di Pulau Padang,
              namun petani Pulau Padang dan STR merasa para NGO ini bekerja
              berdasarkan “kepentingan tertentu”, yang didukung oleh dana-dana
              internasional,  sehingga  beberapa masyarakat  merasa  memberikan
              banyak informasi untuk mereka, namun tidak mendapatkan feedback

              yang memadai, kecuali  semakin  dikenalnya  gerakan masyarakat
              Petani  Pulau Padang. Hingga  saat ini  warga  Pulau  Padang yang
              tergabung dalam STR masih solid hanya mendengar perintah dari satu
              komando, yakni STR, sekalipun pemimpin mereka sudah di penjara.
              Tulisan ini sengaja memuat kembali kronologi kasus Pulau Padang
              dari berbagai  sumber  untuk kembali mengingatkan bahwa  petani
              Pulau Padang masih bertahan hingga hari ini, bertahan untuk tetap

              berjuang mempertahankan jengkal demi jengkal lahannya.
                  Sebermula, tahun 1986 Kementerian Kehutana RI mengeluarkan
              Keputusan Menteri No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang
              Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau  Penunjukan  Areal
              Hutan  di  Wilayah Provinsi Dati I  Riau  sebagai  Kawasan Hutan.
              Dalam keputusan ini luas wilayah Riau sekitar 9.456.160 Ha. terdiri
              atas wilayah hutan sekitar 4. 686.075 Ha dengan rincian: 1. Hutan

              Lindung 397.150 Ha; 2. Hutan Suaka Alam dan Wisata 451.240 Ha;
              3. Hutan Produksi Terbatas 1.971.553 Ha; 4. Hutan Produksi Tetap
              1.866.132 Ha. Sementara kawasan areal penggunaan lain dan Hutan
              Produksi  Terbatas  seluar 4.770.085 hektar.  Tahun 2012, Dinas
              Kehutanan Riau melakukan  update luasan hutan  yang hasilnya
              berbeda, yakni Kawasan Hutan 5,428,244.00 terdiri atas: 1. Hutan
              Lindung 208,910.00  Ha; 2. Hutan Produksi  Tetap 1,638,519.00

              Ha;  3.  Hutan  Produksi  Terbatas  2,952,179.00  Ha,  4.  Hutan  Suaka
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135