Page 95 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 95
70 M. Nazir Salim
penyuplai kayu dengan total luasan lahan sekitar 800 ribu hektar,
sementara RAPP memiliki grup usaha dan mitra di sejumlah daerah
sebanyak 30 unit usaha yang menguasai kebun kayu seluas 1.058.074
hektar.
37
Mayoritas rantai suplai kayu RAPP untuk kilang kertasnya
berasal dari Riau dan Sumatera Utara. Di dua wilayah tersebut
terdapat 22 perusahaan grup dan mitra yang menguasai lahan
kebun kayu sekitar 700 ribu hektar. Dari total luasan konsesi RAPP
dan kelompok usahanya seluas 700 ribu hektar. Sementara hutan
alamnya yang ada di wilayah konsesi tersebut hanya tersisa 104.407
hektar (14,5%), sisanya sudah rata menjadi kebun kayu.
38
C. Illegal Logging
Pemerintah Indonesia sebenarnya bukan berpangku tangan
untuk menghentikan laju deforestasi demi menyelamatkan ekosistem
di dalamnya. Deklarasi Bali tentang Forest Law Enforcement and
Governance (FLEG) telah dilakukan pada bulan September 2001
dengan Uni Eropa. Indonesia dan beberapa negara melakukan
sebuah inisiatif untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan
perdagangan produk kayu dengan target konsumen masyarakat
Eropa. Kemudian tahun 2003 Rencana Aksi FLEGT dilakukan.
Salah satu butir dari Rencana Aksi FLEGT adalah adanya Voluntary
37 FWI, Climate and Land Use Alliance, KSPPM, dan Mitra Insani,
“Ekspansi Perkebunan Kayu: Yang Menghilangkan Hutan Alam dan
Menimbulkan Konflik Sosial (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara dan
Riau”, 2016, hlm. 4-5.
38 Ibid., hlm. 5-6. Lihat juga “Hutan Alam dalam Konsesi Perkebunan
Kayu Masih Terbabat”, http://www.mongabay.co.id/2016/12/26/hutan-
alam-dalam-konsesi-perkebunan-kayu-masih-terbabat/. Indonesia
sebagai negara tropis menjadi negara unggul dalam membudidayakan
kebun kayu dengan tanaman akasia dan jenis kayu lainnya, karena di
Indonesia, dalam tempo 5 tahun sudah layak panen, sementara negara-
negara sub-tropis membutuhkan puluhan tahun baru bisa dipanen.