Page 97 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

72 M. Nazir Salim

yang berhasil ditangkap bukan para cukong kayu melainkan operator
penebang di lapangan, supir truk, nakhoda kapal pengangkut kayu,
dan tak jarang masyarakat adat yang biasa memanfaatkan hasil hutan
dengan menebang kayu untuk subsisten dan kebutuhan tempat
tinggal sehari-hari.
Kebijakan lain yang responsif terhadap perusakan hutan di
antaranya moratorium pemberian izin-izin baru bagi pengusaha,

termasuk juga upaya pencegahan dengan menerapkan kebijakan
sertifikasi kayu legal atau umum dikenal SVLK, namun penerapan
40
SVLK justru banyak ditemukan masalah. Hasil pemantauan
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) terhadap 34
pemegang izin dan aturan pemerintah pada periode 2011-2014 terkait
pelaksanaan SVLK menemukan beberapa kelemahan, di antaranya
lembaga penilai dan verifikasi SVLK hanya melihat dokumen tanpa

menelusuri proses izin keluar. Salah satu bukti, “korupsi perizinan
kehutanan di Riau melibatkan pemegang SVLK dengan pemerintah
(Rusli Zainal-mantan Gubernur Riau). Seharusnya, dengan
dimilikinya SVLK bagi perusahaan bisa mencegah tindakan korupsi,
karena semakin diperketat pengawasan dan sekaligus ketaatan
akan prosedur yang dijalankan. Artinya, penerapan SVLK mampu
41
mengontrol keluarnya kayu dari hutan. Hanya kayu-kayu legal lah
yang bisa keluar dari hutan dengan bukti verifikasi dari pemerintah

40 Tentang penerapan Sistem verfikasi kayu legal lihat kajian Abu
Meridian, dkk., SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan
Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011-2013, Jaringan
Pemantau Independen Kehutanan, 2014, lihat juga Majalah INTIP
HUTAN, Desember, 2015, hlm. 17-19.
41 “Legalitas Sertifikasi Kayu Perusahaan Kehutanan Riau
Sarat Korupsi?”, http://www.antarariau.com/berita/25203/
legalitas-sertif ikasi-kayu-perusahaan-kehutanan-riau-
sarat-korupsi, lihat juga pantauan JPIK, “Soal Sertifikat
Legalitas Kayu, Inilah Hasil Pemantauan JPIK”, http://www.
mongabay.co.id/2014/11/26/soal-sertifikat-legalitas-kayu-inilah-hasil-
pemantauan-jpik/