Page 96 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 71

Partnership Agreement (VPA) atau Perjanjian Kemitraan Sukarela
antara Uni Eropa dengan negara-negara produsen kayu. Selain
Indonesia negara seperti Ghana, Kamerun, Congo, Afrika Tengah,
dan Liberia ikut ambil bagian. Pada tahun-tahun berikutnya, salah
satu kesepakatan penting yang ditekankan adalah agar Uni Eropa
melakukan tanggung jawabnya sebagai negara konsumen, dengan
mengeluarkan peraturan yang hanya memperbolehkan beredarnya
kayu-kayu yang berasal dari sumber legal di pasaran Uni Eropa. Hal
itu yang menjadi titik poin kemudian negara-negara penghasil kayu

mengeluarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dukungan
Eropa menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia untuk menata tata
kelola hutannya sebagai salah satu negara penghasil kayu terbesar
di dunia.
Berbagai upaya lain kemudian dilakukan dengan mencoba

membuat beberapa pendekatan, di antaranya mengeluarkan produk
hukum dan kebijakan terkait penyelamatan hutan. Pemerintah pernah
mengeluarkan kebijakan pemberantasan illegal logging lewat Inpres
No. 4 Tahun 2005 dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. Inpres tersebut menginstruksikan
kepada 18 kementerian dan lembaga negara (pusat dan daerah)
untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu
secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Terbitnya Inpres ini sempat memberi harapan

karena operasi-operasi anti penebangan kayu ilegal semakin gencar
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sepanjang 2005-2006,
39
pemerintah pusat dan daerah, baik Kementerian Kehutanan di pusat,
Dinas Kehutanan di daerah, bersama kepolisian banyak melakukan
razia dan penangkapan. Operasi ini dikenal dengan sebutan Operasi
Hutan Lestari (OHL) yang secara periodik melakukan beberapa
penangkapan para pelaku illegal logging. Namun banyak juga cerita,

39 Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, op.cit., hlm. 76.