Page 99 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 99

74    M. Nazir Salim


            Terkait  perdebatan  ini  ada  beberapa  definisi  yang  digunakan
            untuk memperjelas. Penulis mencoba memahami  pendekatan
            yang digunakan oleh  World Bank,  FAO,  MoF,  Dick, dan  Sukarjo
            yang didiskusikan oleh William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja
            Resosudarmo dalam memaknai deforestasi. Kelimanya memahami
            deforestasi  secara  moderat dengan angka dan  hasilnya  yang  juga
            moderat, yakni hilangnya tutupan hutan secara permanen maupun
            sementara merupakan deforestasi.  Intinya, perubahan dari hutan
                                           43
            ke  tanaman  industri,  pemukiman, dan  perkebunan  masuk  dalam

            skema yang dimaknai sebagai deforestasi, karena yang hilang bukan
            hanya tegakan asli di atasnya, tetapi keseluruhan ekosistemnya.
                Kembali ke deforestasi Riau, data Jikalahari dan FWI mencatat,
            setelah moratorium laju deforestasi di Riau pada tahun 2011 sebanyak 188
            ribu hektar, meningkat pada tahun 2013 menjadi 252,172 hektar. Artinya,

            penetapan moratorium tidak banyak mengubah laju deforestasi di Riau,
            karena moratorium  tidak menyasar izin-izin  yang  sudah  diberikan
            pada periode sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011. Perusahaan yang sudah
            mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan tetap berjalan
            untuk melakukan eksploitasi, mengolah lahan untuk tanaman industri,
            bahkan sebagian menjadi perkebunan sawit.

                Secara khusus,  Jikalahari mencatat,  dari  sejumlah korporasi
            berbasis tanaman industri yang menebang hutan alam, sebanyak 23


            43  Lihat perdebatan tentang ini dalam William D. Sunderlin dan Ida Aju
                Pradnja Resosudarmo, “Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia:
                Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya”, CIFOR, Maret 1997, hlm.
                3-5. Lihat juga rujukan langsung ke MOF, Indonesia Tropical Forestry
                Action Program. Ministry of Forestry, Jakarta: Republic of Indonesia,
                1992, FAO, Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia.
                Volume: Isues, findings and opportunities, Jakarta: Ministry of Forestry,
                Government of Indonesia; Food and Agriculture Organization of the
                United Nations, 1990, Dick, J., Forest land use, forest use zonation, and
                deforestation in Indonesia: a summary and interpretation of existing
                information. Background paper to UNCED for the State Ministry for
                Population and Environment (KLH) and  the Environmental Impact
                Management Agency (BAPEDAL), 1991.
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104