Page 98 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 73

sebagai bentuk serius mengurangi illegal logging.
Pada tahun 2011 Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono
menerbitkan peraturan tentang Penundaan Pemberian Izin Baru
(PPIB) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun
2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
dan Gambut. Penundaan pemberian izin berlaku untuk hutan primer

dan lahan gambut di areal hutan konservasi, hutan lindung, hutan
produksi, dan area penggunaan lain. Inpres ini berlaku selama 2
42
tahun dan direvisi setiap 6 bulan sekali, dan Presiden Joko Widodo
kemudian memperpanjang lagi selama dua tahun sejak Mei 2015.
Upaya ini ditempuh dalam rangka mengurangi kerusakan hutan
yang semakin parah. Sayangnya, izin penundaan ini tidak berlaku
bagi permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari

Menteri Kehutanan, sekalipun izin-izinnya dianggap bermasalah
karena dugaan korupsi maupun konsesi-konsesi yang menimbulkan
banyak konflik di daerah seperti kasus Pulau Padang.
Apakah peraturan di atas efektif untuk mengurangi laju
kerusakan hutan di Indonesia (Riau)? Dalam konteks illegal
logging, hubungan terkait langsung bisa diukur atau dilihat dari

laju deforestasi di sebuah wilayah. Data Jaringan Kerja Penyelamat
Hutan Riau menunjukkan, laju deforestasi di Riau sejak Moratorium
ditetapkan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sekalipun
klaim Kementerian Kehutanan, sejak moratorium diberlakukan
deforestasi mengalami penurunan yang signifikan, yakni tinggal
613 ribu hektar di seluruh Indonesia sepanjang 2011-2012. Klaim
ini menarik karena berbeda dengan temuan-temuan lembaga lain

non pemerintah maupun para pakar. Letak perbedaan ada pada
definisi dan penafsiran terhadap makna deforestasi itu sendiri.

42 Catatan Akhir Tahun 2011, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
(Jikalahari), http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/