Page 80 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 41
mutu ilmu pengetahuan mereka dengan jalan pendidikan.
Selanjutnya orang dapat pula menempuh jalan yang tidak
berbahaya, misalnya apabila orang-orang Indonesia itu belum
mempunyai pengertian tentang dapat dihapusnya sesuatu hak,
atau tentang kemungkinan terjadinya suatu kekadaluarsaan
(verjaring), maka terhadap tanah-tanah yang ditelantarkan
dapat dikenakan pajak yang nilainya sama dengan jumlah yang
ditarik atas tanah itu jika dikerjakan dengan baik. Juga jikalau
kita hendak mengembangkan kebebasan yang bersifat ekonomis
terhadap kepemilikan tanah, tidaklah bijaksana apabila kita
membuat peraturan-peraturan yang memaksa, yang isinya
menentang penguasaan tanah secara luas (grootgrondbezit).
Tetapi tak dapat disangsikan bahwa di sana-sini kita perlu
membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan tuntutan-
tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan dari praktek kehidupan,
dengan jalan membetulkan kembali kesalahan-kesalahan,
dengan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang
lebih baik, dengan melenyapkan berbagai ketidakpastian, dan
sebagainya.
Guna memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-
kebutuhan tersebut, muncullah apa yang dinamakan Peraturan-
15
peraturan Agraria (Agrarische Reglementen) yang berlainan
di setiap daerah. Reglemen-reglemen ini diadakan atas dasar
kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan praktis, juga atas dasar
penelitian-penelitian yang nyata dan yang menyangkut langsung
persoalannya. Sampai dewasa ini (1919) jumlahnya ada tiga, yaitu
peraturan-peraturan yang diperuntukkan bagi daerah-daerah
Lombok, Sumatera Barat dan Manado.

15 Catatan Editor: Lihat Lampiran V untuk rincian hirarki undang-
undang dan peraturan agraria masa kolonial.