Page 79 - Orang Indonesia dan Tanahnya

40 Orang Indonesia dan Tanahnya

suatu formasi yang seluruhnya berlainan sama sekali; antara
lain: kewajiban dari seorang pemilik tanah sawah untuk
mengizinkan ternak orang lain merumput di atas sawah
miliknya, asal saja sawah tersebut dalam keadaan tak ditanami;
kewajiban seseorang untuk memperhatikan pengairan sawah-
sawah orang lain; kewajiban seseorang untuk memberi izin bagi
pembuatan jalan setapak yang menerobos tanah miliknya. Jadi
pada umumnya adalah peraturan-peraturan yang membatasi
hak-hak perseorangan, agar supaya hak-hak itu tunduk pada
kepentingan kehidupan desa yang masuk akal. Peraturan-
peraturan semacam ini kita dapati pula di seluruh Indonesia,
tetapi tidak dapat kita samakan dengan pernyataan-pernyataan
yang timbul dari adanya hak ulayat dari masyarakat hukum adat.
Lagipula secara keseluruhan hal itu berbeda sama sekali dengan
bekerjanya hak ulayat yang nyata, yang nyata-nyatanya ada di
tangan masyarakat hukum yang nyata pula.
Dari uraian yang telah kita kemukakan diatas, agaknya telah
menjadi jelas, bahwa pengertian hak-hak adat dengan hak-hak
Barat dipandang dari sudut tuntutan-tuntutan praktek dalam
soal tanah-tanah pertanian, hanyalah memberikan hasil yang
sangat kecil.
Tetapi jika kita telah mengatakan, bahwa dengan jalan
mengeluarkan dekrit kita dapat mencapai apa yang kita
kehendaki, bolehkah kita lalu membiarkan saja orang-orang
pribumi menempuh jalannya sendiri?
Jawabnya ialah: bahwa terlebih dahulu kita harus
menggunakan jalan-jalan yang tidak langsung, yaitu dengan cara
memajukan teknik bercocok tanam mereka, misalnya dengan
melakukan usaha-usaha yang memungkinkan orang-orang
pribumi itu kemudian mempergunakan pengairan/irigasi di
tanah-tanah pertaniannya, juga misalnya dengan mempertinggi