Page 75 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 75

36      Orang Indonesia dan Tanahnya

            banyak jumlahnya. Di Kediri terdapat suatu bentuk peralihan
            antara grondverpanding (gadai tanah) dengan inlandsch
            hypotheek (hipotik pribumi). Tanah-tanah sawah di Jawa
            Tengah secara wajar dengan perlahan-lahan atau cepat mulai
            melepaskan diri dari hak penguasaan desa.
                Di Bali dan tempat-tempat lain berkembang cara
            pembuktian yang tertulis. Bahkan pemerintahan swapraja di
            Lombok mengenal notaris pribumi.Tetapi jalan pikiran dari para
            birokrat memang agak keterlaluan. Sebab sesungguhnya bukan
            karena hukum adat itu tidak cukup cepat berkembang menurut
            arah tujuan sebagaimana yang kita kehendaki. Bukan pula
            karena perkembangan itu tidak cukup meluas di seluruh Hindia
            Belanda. Tetapi hanya karena hukum adat itu berkembang
            menurut garis-garis yang lain daripada yang telah ditentukan
            oleh biro-biro itu.
               Pada bab terdahulu telah kami kemukakan, bahwa
            pemerintah tidak suka mengakui proses menjadi bebasnya
            bezitrecht (hak  milik) dari tanah dari hak ulayat desa di Jawa
            Tengah, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan tentang
                                  12
            konversi dari tahun 1885.  Mungkinkah seorang yang berakal
            sehat membiarkan begitu saja kesalahan ini? Telah terbukti
            pula bahwa dimanapun juga di seluruh Hindia Belanda ini
            orang tidak pernah dapat menjumpai suatu inlandsch hypotheek
            (hipotik pribumi) yang mau tunduk pada suatu pasal saja
            dari peraturan tentang kredietverband yang berjumlah tiga
            puluh delapan pasal itu. Apakah mereka itu tetap tidak sudi
            membuka mata dalam menghadapi kenyataan ini? Surat-surat
            pembuktian tertulis di dalam soal-soal transaksi tanah tumbuh
            dengan sendirinya dan bersifat hukum adat. Akan dihambatkah
            pertumbuhan yang wajar ini?


            12  Catatan editor: Staatsblad 1885 No. 102
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80