Page 73 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 73
34 Orang Indonesia dan Tanahnya
10
tanahnya itu dijadikan agrarisch eigendom (1872) ; melarang
11
pengasingan tanah kepada orang-orang bukan Indonesia (1875) ;
khusus untuk pulau Lombok juga dilarang pengasingan kepada
beberapa golongan orang Indonesia sendiri, 1906); mengadakan
aturan-aturan dengan pembatasan dalam hal berlakunya—
mengenai hipotik pribumi jenis baru, yaitu aturan ikatan kredit
(kredietverband, 1908); membuat peraturan tentang keharusan
untuk mempunyai bukti-bukti tertulis bagi inlandsch bezitrecht
(hak milik pribumi) di Jawa (1870), yang kemudian diubah
karena keharusan mempunyai bukti tertulis itu hanya dikenakan
bagi hak eigendom agraris (1872); menyatakan mulanya di
Lombok (1906) dan kemudian di daerah-daerah swapraja—
bahwa bouwrecht (hak mengusahakan) diperkuat menjadi
gebruiksrecht (hak pakai), juga tanahnya langsung dijadikan
milik desa dan dimana pengadilan diwajibkan menjaga agar
perlindungan terhadap hak milik itu dapat dijamin.
Tetapi sampai sekarang, dekrit-dekrit tersebut hanya
memberikan hasil yang sedikit. Boleh dikatakan bahwa hanya
larangan pengasingan tanah kepada orang-orang bukan
pribumi—yang meskipun dirumuskan secara kurang jelas
dan dapat pula ditembus secara mudah—dan perubahan
bewerkingsrecht (hak mengerjakan) menjadi gebruiksrecht (hak
pakai), yang mempunyai pengaruh dan akibat yang praktis.
Sedangkan yang lain-lain gagal sama sekali, bahkan membawa
akibat yang buruk dan merusak suasana hukum.
Sebab juga disini hukum adat berkembang menurut
jalannya sendiri. Hukum adat mengenai tanah tumbuh dan
berkembang—juga dengan tidak adanya campur tangan orang
10 Catatan editor: Staatsblad 1872 No. 116
11 Catatan editor: Staatsblad 1875 No. 179
