Page 71 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 71
32 Orang Indonesia dan Tanahnya
3. Memecah-mecah tanah harus ditentang pula.
4. Bahwa tidak mungkin untuk diteruskan adanya
kenyaataan, bahwa seseorang tetap menjadi pemilik
sebidang tanah yang telah cukup lama ditinggalkan,
apalagi kalau tanah itu tidak pernah ditengok lagi.
5. Mengikatkan sebidang tanah guna keperluan utang-
piutang harus diberi saluran yang baik.
6. Harus diusahakan supaya orang-orang yang memiliki,
juga yang menguasai sebidang tanah, mempunyai bukti-
bukti tertulis.
7. Eigenrichting (bertindak sekehendak sendiri dengan
mengabaikan hukum-hukum yang berlaku) harus
ditentang.
8. Milik-milik tanah di kota-kota besar di Indonesia
seperti Surabaya, Makassar, Padang, tidak mungkin
dipertahankan dalam sifatnya yang murni dalam hukum
adat.
9. Cara berladang yang berpindah-pindah dan hak
mengerjakan tanah (bouwrecht atau bewerkingsrecht)
harus segera lenyap.
Adapula terdengar suara-suara yang menuntut agar diadakan
peraturan-peraturan guna membatasi pemilikan tanah-tanah
secara luas dan peraturan-peraturan mengenai kadaluarsa.
Semua ini kita sebut tuntutan-tuntutan yang dikehendaki
dalam praktek ini, dengan kata lain tuntutan-tuntutan yang
perlu untuk memodernisasikan milik tanah di Indonesia.
Tetapi bagaimanakah cara melaksanakan tuntutan-tuntutan
ini dengan aman, untuk semua kondisi, yang tidak hanya di
daerah-daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah
Hindia Belanda, tetapi juga di daerah-daerah swapraja?
