Page 67 - Orang Indonesia dan Tanahnya

28 Orang Indonesia dan Tanahnya

pemerintah tidak suka mengakui hak ini, juga di daerah-
daerah dimana masih tersedia tanah-tanah yang luas, dan
dimana seseorang masih tetap mempunyai bezitrecht (hak
milik) setelah meninggalkan tanahnya. Acapkali Residen
memutuskan, bahwa setelah lampau suatu waktu yang
tertentu, hak itu sudah dianggap sudah hilang. Adapun
peraturan-peraturan dari pemerintah swapraja yang
merupakan hasil dikte dari pemerintah seringkali juga
memuat ketentuan-ketentuan semacam itu. Bagaimana
mendongkolnya penduduk jika mengalami kejadian
serupa. Peristiwa itu dapat kita lihat di Minahasa.
13. Di daerah-daerah luar Jawa, maka pajak perusahaan
(bedrijfsbelasting) yang diperuntukkan bagi orang-orang
Indonesia diadakan secara seragam. Namun keadaaan
ini berakibat buruk bagi penduduk Bali, oleh karena
pulau Bali mengenal pajak tanah yang tidak dijumpai di
daerah-daerah lain diluar Jawa. Keadaan ini nyata-nyata
merugikan para pengolah tanah dan menguntungkan
pemilik-pemilik tanah yang luas. Walaupun demikian
toh keseragaman itu dipertahankan.
14. P a d a tahun 1914, “ O r donansi Sw apr aja”
(zel estuursordonntie) menyatakan: “Bahwa dengan
tidak adanya suatu pembatasan apapun, jika di daerah-
daerah Swapraja yang terikat dengan ‘maklumat pendek’
(korteverklaring) dengan pemerintah Hindia Belanda,
Gubernur Jenderal membutuhan tanah, maka tanah
tersebut harus diserahkan dengan ganti rugi pada mereka
yang berhak, sekalipun tanah itu sudah diliputi oleh
suatu hak privat atau telah digunakan untuk suatu tujuan
tertentu.” Bagi para pemilik tanah-tanah sawah, bunyi
ketentuan ini lebih menyulitkan daripada bunyi pasal 62
ayat 6 Regeeringsreglement.