Page 63 - Orang Indonesia dan Tanahnya

24 Orang Indonesia dan Tanahnya

malah menyerukan agar pegawai-pegawai pemerintah
bersikap lebih tegas dalam menentang pertanggung-
jawaban desa-desa atas sawah-sawah perseorangan
tersebut, yaitu dengan jalan mempertahankan pasal
55 Regeringsreglement, dengan kata lain, melindungi
orang-orang Jawa terhadap “kebebasan” kehendak dan
cita-citanya sendiri.

5. Sesudah tahun 1900, banyak desa-desa penting dan
berpenduduk padat di pulau Jawa bagian tengah yang
mengalami proses menjadi lusuhnya hak ulayat desa.
Proses ini berjalan secara wajar, namun terjadi dalam
waktu yang lebih singkat dari biasanya. Sungguh
mengherankan bahwa proses yang bermanfaat ini tidak
diakui, bahkan kemudian dihentikan oleh pemerintah
karena di dalam kamus para birokrat, proses semacam
ini dianggap sebagai suatu pelepasan diri secara tidak
sah dari ikatan-ikatan desa, jadi suatu perbuatan yang
eigenmachtig (perbuatan sepihak, dimana perbuatan
yang dilakukan oleh suatu pihak berdasarkan kondisi
yang menguntungkannya, akan tetapi pada umumnya
merugikan pihak atau pihak-pihak yang lain), bahkan
katanya merupakan “Perbuatan yang hampir sama dengan
kejahatan stellionaat.” 8
6. Hukum adat mengenal desa-desa dimana masih terdapat
hak ulayat desa atas tanah-tanah sawah, ia mengenal
pula desa-desa dimana hak ulayat itu sudah hampir
lenyap. Tetapi bentuk yang ketiga tidaklah dikenal
oleh hukum adat. Sebaliknya ontginningsordonnantie

8 Stellionaat adalah suatu bentuk penipuan, yaitu jika seorang dengan
sengaja menjual atau menjadikan hipotik suatu benda tak bergerak,
meskipun ia mengetahui bahwa ia bukan pemilik dari benda tersebut.