Page 61 - Orang Indonesia dan Tanahnya

22 Orang Indonesia dan Tanahnya

ditugaskan untuk itu bisa dikatakan cukup menggelikan
yaitu: “Penduduk dari beberapa desa di daerah Madiun
hanya mau menggunakan konversi, tetapi dengan asas-
asas dari individueel bezitrecht (hak milik perseorangan);
dan bahwa alasan dari penduduk desa-desa tersebut
adalah takut kalau-kalau konversi itu menganggu atau
merusak aturan-aturan tentang ‘kerja wajib’ yang ada
pada waktu itu.”
2. Di daerah Jawa Barat, hak ulayat desa atas tanah-tanah
sawah telah hampir lenyap, meskipun masih ada bekas-
bekasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa di daerah
itu ada hak eigendom yang bersifat Indonesia. Maka
dapatkah sekarang pemerintah membatasi dirinya
dengan tidak melakukan campur tangan? Sebaliknya, di
kabupaten Sumedang terdapat sebuah peraturan yang
mewajibkan seseorang untuk mendapatkan persetujuan
dari semua anggota pemerintah desa jika ia bermaksud
menjual tanahnya kepada penduduk desa lain, peraturan
ini memang tepat jika diperuntukkan bagi daerah Jawa
Tengah, tetapi merupakan paksaan dan hambatan bagi
daerah Jawa Barat.
3. Sejak dahulu, baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa
terdapat suatu aturan hukum adat, yaitu tanah-tanah
pertanian yang karena suatu sebab jatuh kembali ke tangan
hak ulayat desa yang tidak terbatas, pada waktu yang
dianggap baik akan diberikan kembali oleh desa kepada
orang lain, tetapi sekarang hak dari desa untuk memberi
keputusan mengenai persoalan tersebut telah dihapuskan
oleh Residen berdasarkan Gemeenteordonantie tahun
1906 (lebih tepat menurut sebuah edaran/circulair dari
bulan Juli 1916). Alasannya karena menurut anggapan
dari para birokrat, penghasilan dari “tanah desa” tersebut