Page 65 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 65

26      Orang Indonesia dan Tanahnya

                 bezitrecht (hak milik), sudah umum berlaku dimana-
                 mana. Namun genotrecht itu tidaklah terdapat di dalam
                 kamus para birokrat, dan juga tidak dewan peradilan
                 bagi orang-orang pribumi. Jadi menurut mereka
                 semuanya harus merupakan hak milik dan akibatnya
                 ialah munculnya banyak protes, antara lain pada tahun
                 1917 di Minahasa sebagai reaksi terhadap penggunaan
                 pengertian-pengertian hukum Eropa yang bertentangan
                 dengan hukum adat.
            9.   Mulai tahun 1871, pulau Jawa dan kemudian juga
                 sebagian daerah-daerah di luar Jawa diberikan ahli-ahli
                 hukum sebagai ketua-ketua landraad  (pengadilan bagi
                 masyarakat pribumi masa kolonial, ed.). Namun pada
                 duapuluh tahun pertama mereka bekerja, mereka sama
                 sekali tidak mengerti hukum adat atas tanah. Tentang
                 pengertian-pengertian hukum adat yang dirumuskan
                 dengan istilah-istilah teknis seperti beschikkingsrecht
                 (hak ulayat) genotrecht (hak mengambil manfaat),
                                                9
                 voorkeurrecht (hak pengutamaan)  dan lain-lain. Banyak
                 diantaranya yang belum pernah mendengar sama sekali
                 istilah-istilah tersebut. Salah seorang diantaranya bahkan
                 tidak memandang sah penggadaian tanah secara adat,
                 karena di dalam Burgerlijk Wetboek, hak gadai itu dibatasi
                 hanya atas barang-barang yang bergerak. Sebaliknya,
                 mereka itu tentu saja sangat pandai dalam istilah-istilah
                 Burgerlijk Wetboek  seperti: bezitacties, annaal bezit,
                 verjaring, zakelijk rechten dan sebagainya. Tentu saja
                 ini berakibat  pada hal-hal yang tak dikehendaki, yang

            9  Catatan  Editor: Voorkeurrecht juga sering diterjemahkan sebagai
               “hak prioritas.” Dalam hak ini, pemilik tanah asli diberi kesempatan
               untuk menguasai kembali tanahnya sebelum tanah diserahkan kepada
               anggota wilayah ulayat lainnya untuk dikelola.
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70