Page 65 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 65
26 Orang Indonesia dan Tanahnya
bezitrecht (hak milik), sudah umum berlaku dimana-
mana. Namun genotrecht itu tidaklah terdapat di dalam
kamus para birokrat, dan juga tidak dewan peradilan
bagi orang-orang pribumi. Jadi menurut mereka
semuanya harus merupakan hak milik dan akibatnya
ialah munculnya banyak protes, antara lain pada tahun
1917 di Minahasa sebagai reaksi terhadap penggunaan
pengertian-pengertian hukum Eropa yang bertentangan
dengan hukum adat.
9. Mulai tahun 1871, pulau Jawa dan kemudian juga
sebagian daerah-daerah di luar Jawa diberikan ahli-ahli
hukum sebagai ketua-ketua landraad (pengadilan bagi
masyarakat pribumi masa kolonial, ed.). Namun pada
duapuluh tahun pertama mereka bekerja, mereka sama
sekali tidak mengerti hukum adat atas tanah. Tentang
pengertian-pengertian hukum adat yang dirumuskan
dengan istilah-istilah teknis seperti beschikkingsrecht
(hak ulayat) genotrecht (hak mengambil manfaat),
9
voorkeurrecht (hak pengutamaan) dan lain-lain. Banyak
diantaranya yang belum pernah mendengar sama sekali
istilah-istilah tersebut. Salah seorang diantaranya bahkan
tidak memandang sah penggadaian tanah secara adat,
karena di dalam Burgerlijk Wetboek, hak gadai itu dibatasi
hanya atas barang-barang yang bergerak. Sebaliknya,
mereka itu tentu saja sangat pandai dalam istilah-istilah
Burgerlijk Wetboek seperti: bezitacties, annaal bezit,
verjaring, zakelijk rechten dan sebagainya. Tentu saja
ini berakibat pada hal-hal yang tak dikehendaki, yang
9 Catatan Editor: Voorkeurrecht juga sering diterjemahkan sebagai
“hak prioritas.” Dalam hak ini, pemilik tanah asli diberi kesempatan
untuk menguasai kembali tanahnya sebelum tanah diserahkan kepada
anggota wilayah ulayat lainnya untuk dikelola.