Page 62 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 23
(dorpsgrond—sebab suatu penguasaan sementara oleh
desa atas sebidang tanah tidak dapat mereka pahami,
oleh karena tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu
daripada ketiga landasan diatas) adalah sangat berguna
bagi penguatan kas desa itu. Oleh karena itu pula hak
dari desa tersebut dianggap bertentangan dengan
kepentingan desa itu sendiri. Apakah orang-orang desa
yang sungguh-sungguh membutuhkan tanah dapat
mengerti keputusan dari Residen itu, oleh orang-orang
biro tidak diperhatikan. 7
4. Jika pada masa tanam paksa secara tidak masuk akal
pemerintah telah menjadikan hak ulayat (daripada desa)
atas tanah-tanah pertanian sebagai suatu communaal
grondbezit, ganjilnya dalam masalah pembagian kembali
dari sawah-sawah partikelir (herverdeling van partikuliere
akkers, suatu hak yang juga dikenal di tanah Karo dan
Minahasa) pemerintah sama sekali tidak mau mengakui
hak dari desa-desa yang bersangkutan untuk mengadakan
permusyawaratan. Alasannya, karena ordonansi tentang
pembukaan tanah (ontginningsordonnantie) juga
tidak mengenal “pengembalian kembali” semacam itu.
Tentu saja muncul akibat-akibat yang sama sekali tidak
diharapkan. Mengingat hal itu seharusnya pemerintah
menyadari bahwa ada suatu kekurangan pengertian
terhadap persoalan tersebut. Tetapi sebaliknya dari apa
yang harus dilakukan, pada tahun 1893 para birokrat

7 Yang dimaksud oleh Prof. Vollenhoven dengan istilah bureau/biro
adalah orang-orang yang duduk dalam pemerintahan Hindia Belanda,
khususnya kekuasaan eksekutif.
Catatan Editor: Untuk memutakhirkan naskah ini, kami selanjutnya
menggunakan kata “para birokrat” menggantikan istilah “orang-orang
biro.”