Page 59 - Orang Indonesia dan Tanahnya

20 Orang Indonesia dan Tanahnya

Jadi proklamasi dari tahun 1866 inilah (yang sesungguhnya
tidak mempunyai kekuatan hukum) dan bukan undang-undang
dari tahun 1854 yang memberikan sinar harapan akan datang
hari baru.
Tetapi berlakukah proklamasi tersebut diluar pulau Jawa?
Secara tidak langsung, ia pun berlaku juga diluar pulau Jawa.
Perlu diketahui, bahwa pelanggaran terhadap hak-hak penduduk
diluar pulau Jawa tidaklah begitu besar seperti yang terjadi di
pulau Jawa. Daerah-daerah luar Jawa hanya di beberapa tempat
yang mengenal semacam landelijk stelsel dari Raffles; hanya di
beberapa tempat terjadi tanam paksa atau dwangcultuur; kerja
pertuanan tidak banyak terjadi dan tidak melulu bagi para
pemilik tanah. Juga di sebagian besar daerah-daerah diluar
Jawa, pengaruh dan campur tangan dari pemerintah Hindia
Belanda boleh dikatakan nihil. Namun azas baru sebagaimana
yang diproklamasikan pada tahun 1866 haruslah berlaku pula
bagi tanah-tanah pertanian di luar Jawa, terutama jika kita
mengingat bahwa Undang-undang Agraria tahun 1870 pada
dasarnya berlaku juga di seluruh Hindia Belanda.
Memang sebagian dari apa yang kita harapkan telah
menjadi kenyataan. Landrente telah dihapuskan; penanaman
paksa sudah ditinggalkan; akibat-akibat buruk dari kerja-wajib
(verplichte diensten) bagi para pemilik tanah sudah ditinggalkan
untuk selama-lamanya. Tetapi harapan kita selanjutnya agar
pemerintah membiarkan tanah-tanah pertanian penduduk
pribumi berkembang secara wajar, ternyata tidak terjadi. Dan
alasannya sangat sederhana: karena pemerintah malu untuk
bertindak demikian. Oleh karena itu jika hak-hak Indonesia
seakan-akan disamakan dengan hak-hak Barat yang sudah
terkenal itu, maka mereka menentangnya dengan penuh
semangat. Sebaliknya setiap kali hak-hak tanah Indonesia itu
tidak cocok dengan pengertian-pengertian hukum Eropa, tanpa