Page 54 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 15
Namun disamping landelijk stelsel dan cultuurstelsel itu,
masih ada pelanggaran hebat yang ketiga, yaitu kewajiban-
kewajiban yang oleh pemerintah hanya dibebankan kepada
para pemilik tanah, yaitu kewajiban “kerja pertuanan”—heeren
en cultuurdiensten—yang secara salah dikatakan berdasarkan
5
hukum adat. Akibatnya banyak orang yang terpaksa melepaskan
diri dari milik-milik tanahnya, agar supaya dapat bebas dari
kewajiban-kewajiban yang berat itu.
Demikianlah yang terjadi di daerah Pasuruan, penduduknya
banyak yang melarikan diri ke gunung-gunung karena secara
paksa diwajibkan bekerja dalam bentuk heerendienst di suatu
tempat yang jauh, misalnya untuk membuat suatu perbentengan
di Surabaya, pemerintah menganggap patut untuk mengambil
sawah-sawah mereka itu dan menyerahkannya kepada orang-
orang lain. Kepala desa diancam dengan suatu tindakan pidana
jika tidak mengerjakan hal ini.

5 Heerendiensten diterjemahkan dengan istilah “kerja pertuanan.” Arti
kata ini ialah kerja tanpa upah yang dahulu biasa dilakukan penduduk
untuk kepentingan tuan-nya atau juga untuk kepentingan masyarakat.
Dahulu, di Indonesia, kerja pertuanan ini dilakukan oleh penduduk
untuk kepentingan raja-rajanya, disamping pajak yang berbentuk
uang atau natura. Gejala ini disalahgunakan oleh VOC dan pemerintah
Hindia Belanda, juga diperluas terutama di pulau Jawa, sehingga
beban yang sangat berat bagi penduduk terutama pada masa tanam
paksa (muncul apa yang dinamakan cultuurdiensten, yaitu kerja tanpa
upah yang wajib dilakukan oleh penduduk bagi kepentingan tanam
paksa tersebut). Kerja pertuanan” ini secara berangsur-angsur terus
diperlunak, dan sejak tahun 1925 diganti dengan apa yang dinamakan
persoonlijke diensten, yang hanya boleh dilakukan untuk kepentingan
umum, misalnya ketika terjadi bencana alam, membuat saluran
irigasi, dan sebagainya. Ganjilnya, pemerintah menamakan tindakan
dari para pemilik tanah tersebut sebagai “penyerahan sawah-sawah
secara sukarela” dan kepada desa diberikan perintah untuk membagi-
bagi sawah itu kembali, sehingga wajib kerja tersebut dapat terus
dilaksanakan.