Page 51 - Orang Indonesia dan Tanahnya

12 Orang Indonesia dan Tanahnya

cara berladang yang berpindah-pindah (di bawah genotrecht,
hak mengambil manfaat atas tanah) maupun untuk tanah-tanah
pertanian tetap (biasanya di bawah inlandsch bezitrecht).
Jika di daerah-daerah swapraja (misalnya Vorstenlanden,
Timoerland, Lombok) ada raja-raja yang berwatak despotis yang
mengingkari hak ulayat atau hak-hak lainnya dari penduduk,
maka tidaklah perlu pemerintah Hindia Belanda meniru
perbuatan yang salah itu.
Tetapi selama pemerintahan penjajah (VOC) yang
berlangsung dua abad sebelumnya itu dan yang kemudian
diteruskan oleh masa pemerintahan Pemerintah (Hindia
Belanda) selama lebih dari seratus tahun (diluar pulau Jawa
periode-periode ini umumnya lebih singkat), kapankah terjadi
pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pemerintah Hindia
Belanda itu? Dengan kata lain, kapankah hak-hak agraris orang-
orang pribumi itu terus menerus dilanggar? Jawabnya ialah:
bahwa sekali-kali bukanlah maksud kami hendak membongkar
kembali soal-soal lama, jika disini kami mengingatkan kembali
akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut selama masa
enam puluh tahun pertama di abad yang lalu. Memang hampir
setiap orang tahu bahwa pada tahun-tahun tersebut orang Jawa
telah diperlakukan secara yang tidak semestinya—de Javaan
wordt mishandelt, namun tidak setiap orang bersedia untuk
ikut merasakan betapa dalam dan jauhnya tekanan-tekanan
yang telah dilakukan orang terhadap sawah-milik (akkerbezit)
orang-orang pribumi. Bahwa orang tidak perlu menggunakan
bacaan-bacaan revolusioner atau brosur-brosur dari para
penghasut dan penyebar kebencian (opruiers en haatzaaiers)
untuk membuktikan tindakan-tindakan dari pemerintah Hindia
Belanda itu.