Page 47 - Orang Indonesia dan Tanahnya

8 Orang Indonesia dan Tanahnya

Tetapi dalam tahun-tahun kemudian, persoalan tersebut
telah dapat dipecahkan secara memuaskan. Pembatasan-
pembatasan adat itu ternyata adalah akibat dari suatu hukum
yang sudah sangat tua dan yang dahulu meliputi seluruh
Indonesia, suatu hukum yang mulanya bersifat keagamaan,
yaitu beschikkingsrecht atau “hak ulayat” dari masyarakat-
3
masyarakat hukum Indonesia atas tanah.
“Hak ulayat” atau beschikkingsrecht ini (istilah tersebut
dipergunakan dalam artian teknis) tidaklah dapat diketemukan
dalam Burgelijk Wetboek, juga tidak dapat disamakan dengan
recht van heerschappij (semacam hak pertuanan) di negara Barat.
Namun di seluruh kepulauan Indonesia hal itu merupakan hak
yang tertinggi atas tanah. Hak ini dipunyai oleh suatu suku
(stam), atau oleh sebuah gabungan desa (dorpenbond), atau
biasanya oleh sebuah desa saja tetapi tidak pernah dipunyai

3 Sampai saat ini belum ada kesamaan istilah dalam bahasa Indonesia
sebagai terjemahan dari istilah teknis hukum adat beschikkingsrecht.
Prof. Soepomo menerjemahkannya dengan istilah “hak pertuanan.”
Prof. Djojodigoeno menerjemahkannya dengan istilah “hak purba.”
Dalam buku “Penuntun tentang Hukum Tanah,” Poerwopranoto
menyebutnya dengan istilah hak beschikking saja. Undang-undang
nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(L.N. 1906-104) menyebutnya dengan istilah “hak ulayat dan hak-
hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat.” Prof.
Notonegoro menerjemahkannya dengan istilah “hak menguasai.”
Kami (penterj.) sendiri menggunakan istilah “hak penguasaan” yang
kami anggap sebagai penyempurnaan dari segi tata bahasa terhadap
istilah Prof. Notonegoro tersebut.
Catatan Editor: Drs. Soewargono, penterjemah pertama naskah ini,
menyelesaikan terjemahannya pada tahun 1975. Selama dua dekade
terakhir, beschikkingsrecht diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
sebagai “hak ulayat.” Padanan istilah ini telah diterima sebagai
padanan yang baku dan digunakan di berbagai karya kontemporer.
Dalam usaha memutakhirkan naskah ini, kami menggunakan “hak
ulayat” sebagai padanan kata bagi beschikkingsrecht.