Page 49 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 49
10 Orang Indonesia dan Tanahnya
6. Bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum itu masih
berlaku pula pada tanah-tanah yang telah diusahakan
dengan baik dan yang ada di dalam lingkungan wilayahnya;
namun melekatnya hak tersebut dapat masih kuat, dapat
pula sudah melemah.
Pernyataan yang keenam dari hak ulayat inilah yang menjadi
pokok perhatian kita. Transaksi-transaksi yang berat sifatnya
seperti menjual dan menggadaikan memerlukan campur tangan
masyarakat hukum itu dan kadang-kadang hanya diizinkan
berlaku dikalangan anggota-anggota masyarakat hukum itu
sendiri.
Tanah-tanah yang ditinggalkan begitu saja atau jika
pemiliknya meninggal dunia tanpa ahli waris, akan jatuh
kembali dalam hak ulayat desa yang tidak terbatas, sampai
pemerintah desa itu memutuskan untuk memberikan tanah
tersebut kepada orang lain (dengan inlandsch bezitrecht/ hak
milik pribumi) atau menggunakannya untuk kepentingan
umum, misalnya untuk tanah perkuburan, dan sebagainya.
Demikianlah sehingga hak ulayat itu menembus, meliputi dan
mengatur keselurahan kelompok hak-hak penduduk, juga hak-
hak mereka diatas tanah-tanah yang telah diusahakan dengan
baik (cultuur gronden). Di beberapa bagian Hindia Belanda
adakalanya wilayah-wilayah ulayat (beschikkingskringen) itu
satu sama lain dipisahkan oleh daerah-daerah tak bertuan.
Sebaliknya di bagian-bagian yang lain, adakalanya hampir tak
ada sebidang tanahpun yang tidak termasuk hak ulayat dari
masyarakat hukum. Tetapi hak ulayat tersebut di suatu tempat
masih tampak kuat, di tempat yang lain telah menjadi lemah
dan gejala yang umum ialah: bahwa makin maju dan bebas
penduduk itu dalam usaha-usaha pertanian, makin lemahnya
hak ulayat itu dengan sendirinya. Menjadi lusuhnya hak