Page 52 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 13
Untuk pembuktian itu kita cukup menggunakan laporan-
laporan dari pemerintah sendiri.
Mengenai pelanggaran-pelanggaran dari Daendels,
bagaimanapun juga sengitnya, sesungguhnya merupakan
tindakan-tindakan yang terkecuali. Ia dengan sewenang-
wenang telah mengambil sawah-sawah penduduk guna dipakai
sebagai bayaran gaji dari bermacam-macam golongan pegawai
pemerintah pribumi.
Bayangkan jika hal tersebut terjadi di negeri Belanda. Pada
tahun 1832 Van den Bosch mengulangi lagi tindakan yang
melanggar hukum ini, untuk pembayaran gaji bupati-bupati
dan serdadu pribumi.
Akan tetapi segera setelah pemerintahan Daendels berakhir,
pelanggaran atas milik-milik sawah tersebut dijadikan suatu
stelsel (sistem) yang resmi, yaitu apa yang dinamakan landrente
(pajak tanah), suatu sistem yang diimpor oleh Raffles, yang biasa
disebut juga landelijk stelsel. Bagaimana bisa suatu pajak tanah
atau pajak hasil panen secara terbalik dapat ditempatkan di atas
tanah milik itu sendiri, darimana ia sebenarnya berasal? Oleh
karena orang menggantungkan persoalan itu diatas kakinya;
oleh karena pajak tersebut disini justru tidak dianggap keluar
dari keadaan pemilikan tanah yang sebenarnya. Kepada kepala
desa diamanatkan sejumlah uang sebagai pajak, jumlah yang
wajib dibayarkan oleh masyarakat desa itu; untuk itu kepada
kepala desa diberikan hak guna untuk dapat mengubah-ubah
tanah milik dari orang-orang di desa itu setiap waktu, agar
supaya kemungkinan pemasukan pajak tersebut dapat teratur
dengan baik. Jadi jumlah landrente itu tidak tergantung kepada
besar kecilnya milik tanah atau hasil panenan seorang petani,
tetapi sebaliknya, tanah-tanah itu dapat diperbesar atau