Page 55 - Orang Indonesia dan Tanahnya

16 Orang Indonesia dan Tanahnya

Adapun pelanggaran besar yang keempat adalah pemerintah
dengan mudahnya mengambil tanah-tanah dari pemiliknya
yang diperlukan untuk pembuatan padang-padang garam di
Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan kenyataan membuktikan, jika
dalam peristiwa semacam itu pemerintah agak memperlunak
injakannya, penduduk akan segera membenarkan kembali milik-
miliknya yang sah itu. Lebih-lebih lagi pemerintah acapkali
mencabut milik tanah seseorang tanpa mendasarkan diri pada
ketentuan hukum, di dalam Regeeringsreglement hanya disebut
tentang hak eigendom dan tidak menyebut tentang hak milik
Indonesia (Indonesisch grondbezit), dan juga tanpa pengganti
kerugian. Tanah-tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan
bangunan-bangunan militer dan sipil, pembuatan lapangan-
lapangan dan sebagainya secara mudah diambil begitu saja dari
pemiliknya. Bayangkanlah jika hal ini terjadi di negeri Belanda.
Demikianlah pelanggaran demi pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Tentu saja
guna membenarkan perbuatan-perbuatannya itu, pemerintah
menggunakan bermacam-macam alasan seperti karena
penduduk sendiri yang menyerahkan sawah-sawah mereka;
karena pembagian kembali sawah-sawah tersebut adalah
pelaksanaan dari keadilan sosial yang memang dihajatkan
oleh penduduk, di tempat lain digunakan alasan, bahwa
pengambilan sawah-sawah itu adalah permintaan penduduk
sendiri; atau bahwa sawah-sawah tersebut telah jatuh kembali
dalam hak ulayat (beschikkingsrecht) dari masyarakat desa
sesuai dengan hukum adat. Di daerah Madiun, penghancuran
hak-hak yang dianggap paling berharga oleh orang-orang Jawa
itu oleh pemerintah dikatakan sebagai peristiwa yang masih
diperingati oleh penduduk sebagai “kenang-kenangan indah,”
kata pemerintah, oleh karena terjadinya peristiwa itu tidak