Page 42 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 42

C. Van Vollenhoven  3
              tidaklah dapat disamakan dengan suatu hak yang ada di dalam
              Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata
              Belanda) kita, meskipun dalam beberapa peraturan, pemerintah
              Hindia Belanda mengakui hak membuka tanah tersebut. Oleh
              karena itu hak-hak dan hukum-hukum atas tanah yang berlaku
              di Indonesia dianggap jauh berbeda dengan apa yang berlaku
              di Belanda.

                 Di Belanda, sebagai contoh, jika ada seorang pemburu
              yang berhasil menembak hewan buruan, menurut hukum ia
              akan memperoleh hak eigendom atas hewan perburuan itu.
              Contoh di atas tidaklah berlaku begitu saja di Indonesia. Sebab
              jika seorang Indonesia menggunakan hak membuka tanah,
              maka sebagai akibatnya ia akan memperoleh suatu hak yang
              dalam bahasa Belanda disebut genotrecht, yaitu hak mengambil
              manfaat atas tanah, hak yang pada umumnya dapat diperoleh
              jika sifat pembukaan tanah tersebut hanya untuk sementara
              saja. Namun ia dapat pula memperoleh suatu hak yang disebut
              inlandsch bezitrecht, yaitu hak milik pribumi, jika pembukaan
              tanah itu bersifat tetap. Atau dapat pula ia memperoleh apa
              yang disebut dengan bouwrecht atau bewerkingsrecht, yaitu hak
              mengusahakan, jika pembukaan tanah itu dilakukan di daerah-
              daerah swapraja. Di antara hak-hak tersebut, maka inlandsch
              bezitrecht adalah yang terpenting, sedangkan genotrecht
              merupakan hak yang paling lama ada ditinjau dari segi sejarah
              perkembangannya. Bewerkingsrecht atau hak mengusahakan
              tanah hanyalah merupakan bentuk yang tertekan daripada
              inlandsch bezitrecht. Hak-hak yang muncul dari pembukaan
              tanah secara teratur ini selalu diakui oleh pemerintah Hindia
              Belanda. Pasal 62 dan pasal 56 (lama) dari Konstitusi Hindia-
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47