Page 43 - Orang Indonesia dan Tanahnya

4 Orang Indonesia dan Tanahnya

2
Belanda 1854 (Regeeringsreglement 1854) sendiri menyebutkan
hal itu, dimana tanah-tanah pertanian yang diusahakan oleh
orang-orang Indonesia itu dirumuskan sebagai tanah-tanah
yang diusahakan oleh orang-orang pribumi untuk keperluan
sendiri (gronden, door inlanders voor eigen gebruik ontgonnen).
Kalau demikian, hak-hak apakah yang dimiliki oleh para petani
Indonesia itu?

Pertanyaan yang sederhana ini, celakanya, oleh segolongan
orang yang sesungguhnya bukan ahli-ahli hukum yang
mendalam, selalu ditafsirkan ke bentuk yang menyesatkan.
Mereka lebih suka bertanya: Apakah hukum adat orang-orang
Indonesia itu mengenal grondeigendom?
Pertanyaan semacam ini benar-benar tidak mempunyai
arti sama sekali, sebab semuanya tergantung pada apa yang
dimaksud mereka dengan grondeigendom itu. Jika mereka
mengartikan grondeigendom itu sebagai suatu hak yang
tercantum di dalam Burgerlijk Wetboek, jawabannya sudah
pasti: orang-orang pribumi tidak mengenal hak itu sama sekali.
Jika mereka mengartikan grondeigendom sebagai suatu hak
untuk mengambil manfaat dan menguasai tanahnya dengan
bebas, semacam hak eigendom yang bersifat Indonesia—
yang meskipun tidak dapat disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan pada pasal-pasal di dalam Burgerlijk Wetboek, tetapi
di dalam asas-asasnya ada persamaan dengan eigendom Barat,
jawabannya adalah bahwa di beberapa daerah misalnya Aceh,
Madura dan Bawean, Jawa Barat, pada sawah-sawah yang diberi
pengairan di Bali ada juga hak-hak semacam itu. Seorang petani

2 Catatan Editor: Pasal 62 dari Regeeringsreglement 1854 ini kemudian
disertakan dalam Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) 1870, yang
dituangkan dalam Staatsblad 1870 No. 55. Lihat lampiran V untuk
memahami rincian hirarki undang-undang agraria masa kolonial.