Page 86 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 47
Tetapi bagi mereka yang menyangka, bahwa peraturan-
peraturan agraria yang selebihnya akan mendapat jiwa dan
semangat baru seperti di atas, akan sungguh-sungguh merasa
kecewa. Sebab sudah sejak semula, yaitu semenjak Lombok-
regeling (peraturan agraria untuk Lombok), orang sudah dapat
melihat hal-hal yang pasti akan menimbulkan kekecewaan.
Penelitian-penelitian yang dilakukan di Lombok merupakan
inisiatif yang baik. Hendaknya sekarang dari hasil-hasil
penelitian itu—tentu setelah dianalisa dan dipilah-pilih—
digunakan untuk membuat suatu peraturan (verordening). Yang
sebaik-baiknya ialah tidak membuat suatu kodifikasi yang bulat
rangkap, tetapi membuat peraturan-peraturan praktis yang
mengatur beberapa pokok soal, yang nyata-nyata dibutuhkan
oleh keadaan.
Dengan perkataan lain—seperti yang dengan jelas dapat kita
baca didalam konsideran-nya—ialah: “Menetapkan beberapa
ketentuan (regels) yang dianggap perlu tentang hak-hak tanah
penduduk pribumi.”
Selanjutnya orang dapat mengatur hak-hak dari penduduk
yang telah dikonstatir tersebut, baik dengan menggunakan
istilah daerah asli, maupun dengan menggunakan istilah
Belanda, tetapi janganlah memasukkan pengertian-pengertian
lain yang tidak kita dijumpai di dalam penelitian kita.
Jadi jika orang menganggap perlu untuk menjadikan suatu
bouw atau bewerkingsrecht (hak mengusahakan) menjadi
suatu inlandsch bezitrecht (hak milik pribumi) biasa, maka
hendaknya hal ini diatur sesuai kenyataan, seperti yang
tercantum dalam Keputusan-keputusan Residen dari tahun 1901-
1903 yang bersifat praktis; jika orang menganggap perlu untuk
menghormati landheergronden (tanah-tanah dengan hak milik
Timur di beberapa daerah swapraja, hak yang diciptakan oleh