Page 87 - Orang Indonesia dan Tanahnya

48 Orang Indonesia dan Tanahnya

pemerintah-pemerintah swapraja yang bersangkutan), maka
hendaklah orang mengatur hal ini sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya pula; demikian juga jika orang hendak mengakui
genotrecht (hak mengambil manfaat) atas ladang tanah yang
tidak tetap.
Tetapi dikemudian hari, teks dari peraturan ini menjadi
begitu kaku, kaku dalam arti orang menganggap suatu
keharusan untuk menggunakan model dari Java bepalingen
(model peraturan yang diperuntukkan bagi pulau Jawa).
Model dari Java bepalingen ini adalah model yang dianggap
begitu penting bagi para birokrat. Model ini hanya meliputi
empat buah artian: erfelijk individueel bezit (hak milik
pribumi yang dapat diwariskan), gebruiksrecht (hak pakai),
communaal grondbezit (tanah milik yang bersifat komunal),
gebruiksaandelen in communaal grondbezit (hak pakai secara
bergiliran atas tanah milik komunal) dan tanah-tanah pertanian
yang tidak diairi (tanah kering) dan yang ditanami secara tidak
teratur. Di dalam tiga atau empat hal inilah semua hak-hak
penduduk harus dituangkan. Apa yang tidak termasuk dalam
empat artian ini diacuhkan begitu saja. Sesungguhnya tiga
atau empat macam artian ini sangat kasar dan sempit, lagipula
banyak menimbulkan kekacauan pengertian. Misalnya dalam
pengertian para birokrat, hak milik perseorangan (individueel
bezitrecht) dan hak milik komunal (comunaal bezitrecht)
bukanlah dua macam hak sebagaimana seharusnya, tetapi
hanya satu macam saja, yang dimiliki oleh dua subjek yang
16
berlainan. Kata tambahan erfelijk (turun temurun) seringkali

16 Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu menyamakan milik
komunal dengan milik perseorangan; dua macam hak tersebut hanya
dianggap berbeda karena subyeknya yang berlainan, sedangkan isinya
sama. Subyek dari milik komunal dianggap ada pada desa, sedangkan
subyek dari milik perseorangan ada pada tangan perseorangan.