Page 305 - Konstitusionalisme Agraria

badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan
firma atau CV juga diakui keberadaannya dan dapat diberikan
IUP, karena kedua bentuk badan usaha tersebut termasuk dalam
pengertian perseorangan. Untuk para pelaku usaha dalam bentuk CV
dan Firma telah diatur kepesertaannya dalam usaha pertambangan
sehingga tetap bisa mendapatkan IUP sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 ayat (3) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.
23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.

Conditionality sistem lelang

Dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi juga menilai sistem
lelang dalam pertambangan mineral dan batubara. Sebagaimana
dijelaskan oleh Pemerintah di dalam persidangan, sistem lelang
yang diatur dalam UU Minerba dilakukan berdasarkan harga lelang
pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi
yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang
akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan
informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem
lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar
dilakukan.
Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam rangka menjalankan
fungsi pengaturan (regelendaad) untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat [vide Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
bertanggal 15 Desember 2004], Pemerintah selain harus menentukan
kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis,
harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan
WIUPK berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang
akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk
melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Klasifikasi tersebut

274 Konstitusionalisme Agraria