Page 306 - Konstitusionalisme Agraria

dimaksudkan untuk membedakan kemampuan eksplorasi dan
operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan
perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha
pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar, sehingga
Pemerintah tidak akan menghadapkan antar ketiga golongan usaha
pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan
kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang
pertambangan, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara lelang”
dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan
dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam
hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan
finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang. Dengan
demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem lelang
tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam pelaksanaan
lelang itu ada pengklasifikasian ke dalam tiga tingkatan yang
ditujukan kepada usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan
menengah dan usaha pertambangan besar. Sehingga tidak ada sistem
lelang yang mempertemukan ketiga klalsifikasi usaha itu yang sangat
berpotensi merugikan usaha pertambangan kecil dan menengah bila
dihadapkan dengan usaha pertambangan besar.

Menghapus batas minimum izin usaha pertambangan
Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa batas luas minimal
500 hektare [vide Pasal 55 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009] dan batas
luas minimal 5.000 hektare [vide Pasal 61 ayat (1) UU No. 4 Tahun
2009] untuk usaha pertambangan di dalam UU Minerba dengan
sendirinya akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak
para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan
eksplorasi dan operasi produksi di dalam WIUP. Mahkamah
Konstitusi menyebutkan bahwa hal itu karena belum tentu di dalam
suatu WIUP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 275