Page 309 - Konstitusionalisme Agraria

24. PUU Migas III: Pengujian konstitusionalitas BP Migas
Perkara No. 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU No. 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh Pengurus
Pusat Muhammadiyah, sejumlah organisasi sosial dan keagamaan
serta oleh individu-individu. Pada intinya permohonan ini mencakup
enam hal pokok yaitu: (a) Kedudukan dan wewenang Badan
Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut BP Migas; (b)
Kontrak kerja sama Migas; (c) Frasa “yang diselenggarakan melalui
mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”; (d)
Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli; (e) Larangan penyatuan
usaha hulu dan hilir; dan (f) Pemberitahuan KKS kepada DPR. Dalam
putusannya yang dibacakan pada 13 Novmber 2012, Mahkamah
Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut, yakni
tentang keberadaan BP Migas.

Tolak ukur penguasaan negara

Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa
penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi
kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh
negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar
kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal
ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari UUD 1945 yang
dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat
itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan
pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Apabila penguasaan
negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan
sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna
konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin
melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh

278 Konstitusionalisme Agraria