Page 314 - Konstitusionalisme Agraria

atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan
KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga
hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, menurut Mahkamah
Konstitusi keberadaan KKS tidaklah bertentangan dengan konstitusi.
Demikian pula perlunya persetujuan DPR untuk memberikan
KKS juga bersifat konstitusional. Persetujuan DPR terhadap KKS
tidak menjadikan KKS bersifat sebagai perjanjian internasional. KKS
dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi merupakan kontrak yang
bersifat keperdataan dan tunduk pada hukum keperdataan. Lebih
lanjut, pemberitahuan kontrak-kontrak tertulis kepada DPR adalah
dalam rangka fungsi pengawasan DPR sebagai mekanisme yang
melibatkan peran serta rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR apabila
terdapat kontrak yang merugikan bangsa dan negara Indonesia

Pengutamaan BUMN
Dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa
perlu pengutamaan BUMN dalam pengelolaan Migas. Hal itu
sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.002/
PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 yang menyebutkan bahwa
harus mendahulukan (voorrecht) Badan Usaha Milik Negara dalam
pengelolaan sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi menyarankan
agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan
Pemerintah sebagaimana mestinya. Hal ini mengingat posisi BUMN
sangat strategis dalam pengelolaan sumber daya alam. tidak beralasan
menurut hukum. Pengutamaan itu tidak menutup kesempatan
kepada perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta untuk
berpartispasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 283