Page 315 - Konstitusionalisme Agraria

Akibat hukum pembatalan BP Migas
Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi memikirkan akibat
hukum yang dapat timbul dari pembubaran BP Migas. Mahkamah
Konstitusi menyadari bahwa keberadaan BP Migas sangat penting
dan strategis sehingga jangan sampai putusan Mahkamah Konstitusi
menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan
kekacauan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
prospektif yang artinya berlaku kedepan sejak dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam UU
Mahkamah Konstitusi bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum.” Dengan demikian segala KKS
yang telah ditandatangani antara BP Migas dan Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunya
berakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan kesepakatan.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa
untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP
Migas maka Mahkamah perlu menegaskan organ negara yang akan
melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya
aturan yang baru. Menurut Mahkamah Konstitusi, fungsi dan tugas
tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang
kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala
hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini,
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang
ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagai ganti dari BP Migas, Presiden
membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Peraturan Presiden No. 9 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.

284 Konstitusionalisme Agraria