Page 316 - Konstitusionalisme Agraria

25. PUU Minerba V: Penentuan WP, WUP dan batas luas
WIUP dalam UU Minerba
H. Isran Noor M.Si, Bupati Kutai Timur mengajukan pengujian
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dengan registrasi perkara No. 10/PUU-X/2012. Pada intinya
permohonan itu menyangkut tiga hal yakni, (a) Penetapan WP dan
WUP menurut UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak mengikuti batas
administrasi pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti
batas administrasi pemerintahan; (b) Kewenangan penetapan WP,
WUP dan batas serta luas wilayah WIUP oleh Pemerintah yang
menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah
Daerah; dan (c) Kewajiban bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/
perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/
perjanjian untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah. Mahkamah
Konstitusi, dalam putusannya yang dibacakan pada 22 November 2012
itu mengabulkan sebagian permohonan itu dengan memperkuat
peranan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan mineral
dan batubara.

Peranan pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP
serta batas dan luas WIUP
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa urusan pemerintahan
dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP
bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi
urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan
negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan
pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung
pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan. Menurut Mahkamah Konstitusi untuk menentukan
pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah
berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi
seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu,

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 285