Page 319 - Konstitusionalisme Agraria

mempergunakannya tanpa asset dan akses yang lebih. Begitu pula
kata “pelabuhan” yang tercantum dalam Pasal 10 huruf d UU No.
2 Tahun 2012. Pelabuhan adalah untuk kepentingan umum yang
dipergunakan untuk penyebrangan rakyat. Adapun pelabuhan untuk
kepentingan peti kemas, pertambangan, perkebunan, dan resort serta
perumahan mewah adalah kepentingan bisnis atau privat; (c) Tidak
melibatkan masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah dalam
proses perencanaan, karena jelas sekali bahwa proses perencanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pelibatannya hanya
menunjuk instansi yang memerlukan tanah; (d) Bahwa kata
“konsultasi publik” dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012
adalah sebuah proses musyawarah yang artinya tercapainya suatu
kesepakatan adalah atas kehendak antara para pihak. Akan tetapi
konsultasi publik tidak diatur untuk menuju kemufakatan karena
keberatan dari hasil musyawarah akan dilaporkan ke gubernur oleh
instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak
dan atau mayarakat yang yang terkena dampak. Dengan kata
lain ketentuan itu menghilangkan partisipasi masyarakat dalam
menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan; (e)
Jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat yang
diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU 2/2012 adalah tidak rasional
mengingat akses masyarakat terhadap Lembaga Pengadilan Tata
Usaha Negara di setiap provinsi belum semua tersedia; (f) Bahwa
Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tidak memasukkan unsur masyarakat
yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti
kerugian. Padahal dalam faktanya banyak masyarakat yang terkena
dampak yang tidak termasuk dalam ketentuan itu yang mengalami
banyak kerugian akibat kegiatan maupun keberadaan objek-objek
pembangunan dengan dalih kepentingan umum. Dalam putusannya
yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2013, Mahkamah Konsitusi
menolak permohonan pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya.

288 Konstitusionalisme Agraria