Page 323 - Konstitusionalisme Agraria

Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah
Konstitusi sebelumnya pada 13 November 2012.

Kerugian negara akibat pelaksanaan kontrak karya bukan isu
norma konstitusional

Para pemohon dalam perkara itu smempersoalkan konstitusionalitas
jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63
huruf c UU Migas. Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak
dibatalkannya kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat
tersebut, maka hak menguasai negara untuk melindungi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi. Sedangkan menurut
Mahkamah Konstitusi, Pasal 63 merupakan salah satu pasal peralihan
yang berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin
kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU
Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan
tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan
cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang
dapat timbul karena ketentuan syarat dan/ atau pelaksanaan dari
kontrak-kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan Pasal
63 huruf c UU Migas. Dengan perkataan lain, dalil para Pemohon
tersebut merupakan isu penerapan norma, bukan merupakan isu
konstitusionalitas norma.
Pada titik ini Mahkamah Konstitusi menghindari membahas
konstitusionalitas kontrak karya dari sisi penerimaan/kerugian
keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum pada
masa lalu. Melainkan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
tidak mengadili penerapan norma hukum, melainkan mengadili
substansi norma hukum. Padahal norma hukum tidak ada dengan
sendirinya. Sebuah norma hukum merepresentasikan hubungan-
hubungan hukum yang sudah ada atau yang akan diharapkan.
Pengujian konstitusional semestinya juga berkaca pada praktik
penerapan hukum, supaya pengadilan tidak saja mengadili teks
belaka, melainkan bisa menempatkan teks di dalam konteks

292 Konstitusionalisme Agraria