Page 322 - Konstitusionalisme Agraria

hukum tetap, tentulah tidak dapat dilakukan konsultasi publik sebab
belum diketahui pihak yang berhak untuk diajak dalam konsultasi
publik. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa ketika diadakan konsultasi
publik belum ada sengketa, tetapi setelah selesai konsultasi publik
dan proses selanjutnya, sebelum ganti kerugiannya diserahkan, atas
tanah yang untuk kepentingan umum dipersengketakan atau digugat
kepemilikannya. Dalam keadaan seperti tersebut adalah adil kalau
ganti kerugian tersebut dititipkan pada pengadilan negeri setempat,
supaya apabila sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap dan telah diputuskan pihak yang berhak maka
kepada yang berhak itulah ganti kerugian diberikan.

27. PUU Migas IV: Pengujian konstitusionalitas kontrak kerja
sama Migas
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan
Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) mengajukan
pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan
Gas Bumi yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan
sebagai perkara No. 65/PUU-X/2012. Pada intinya permohonan itu
menyangkut beberapa isu konstitusional, antara lain: (a) Kontrak
Kerja Sama pada Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas, khususnya
pada frasa “kontrak kerjasama lain” pada Pasal 1 angka 19 UU Migas;
(b) Keberadaan BP Migas sebagai Badan Pelaksana Minyak dan
Gas Bumi serta BPH Migas sebagai Badan Pengatur Minyak dan
Gas Bumi (Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 44 dan Pasal 46
UU Migas); (c) Pengaturan badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
dan Kegiatan Usaha Hilir sektor minyak dan gas bumi [Pasal 9 ayat
(1) UU Migas]; (d) Pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor
minyak dan gas bumi (Pasal 10 UU Migas); dan (e) Jangka waktu
berlakunya kontrak pada aturan peralihan (Pasal 63 huruf c UU
Migas). Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tersebut
tidak dapat diterima pada tanggal 28 Maret 2013. Permohonan itu
tidak dapat diterima sebab Mahkamah Konstitusi tidak menemukan
adanya syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dengan

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 291