Page 325 - Konstitusionalisme Agraria

merupakan suatu kategori khusus dari pemohon dalam pengujian
undang-undang. 51
Pada kedua masyarakat hukum adat itu tidak ada peraturan
daerah khusus yang menentukan mereka sebagai masyarakat hukum
adat, sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan Pasal 67 ayat
(2) UU Kehutanan. Di Kabupaten Kampar dimana Masyarakat
52
Hukum Adat Kenegerian Kuntu berada terdapat Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.
Perda itu mengatur tentang hak tanah ulayat secara umum, tidak
secara khusus menentukan bahwa Masyarakat Kenegerian Kuntu
sebagai masyarakat hukum adat. Demikian pula pada Masyarakat
Hukum adat Kasepuhan Cisitu yang dasar pengakuan keberadaannya
juga bukan Perda, melainkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor
430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan
Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul
Di Kabupaten Lebak. Penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa kedua
komunitas tersebut memenuhi kualifikasi sebagai masyarakat
hukum adat sebagai pemohon adalah yang pertama kalinya dalam
sejarah pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Penerimaan itu pun merupakan suatu bentuk pengakuan hukum yang
dilakukan oleh pengadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum
adat. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 67 UU Kehutanan yang
menyatakan bahwa Perda sebagai alas hukum untuk menentukan
status hukum masyarakat hukum adat harus dibaca sebagai salah
satu jenis alas hukum. Sehingga Perda bukanlah alas hukum satu-
satunya, sebab dalam praktik, pengakuan terhadap keberadaan
masyarakat hukum adat juga dilakukan dengan keputusan bupati,

51 Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menentukan ada empat kualifikasi
pemohon dalam pengujian undang-undang, yaitu: (1) perorangan warga negara Indonesia
(termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); (2) kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (3) badan
hukum publik atau privat; atau (4) lembaga negara.
52 Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan berbunyi: “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.”

294 Konstitusionalisme Agraria