Page 329 - Konstitusionalisme Agraria

Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebenarnya telah menentukan bahwa
masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang memiliki
hak-hak tradisional yang harus diakui dan dihormati oleh negara.
Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek
hukum merupakan hal fundamental.

“… Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum
adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai ―
penyandang hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani
kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek
hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang
telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat
perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak
mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-
sumber kehidupan.”

Penggalan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di
atas menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek
hukum. Pasal 51 UU Kehutanan pun menjadikan masyarakat hukum
adat sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan
pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 51
UU Mahkamah Konstitusi membedakan masyarakat hukum adat
dengan badan hukum publik maupun badan hukum privat, oleh
karena itu, Masyarakat hukum adat sebenarnya merupakan suatu
jenis subjek hukum yang khas, yang disebut dengan masyarakat
hukum adat. Kekhasan masyarakat hukum adat sebagai subjek
hukum karena ia bersifat kesatuan/kelompok yang menjadikan
nilai-nilai adat dan kesamaan hak tradisional termasuk atas wilayah
tertentu sebagai syarat keberadaannya. Kemudian konstitusi juga
mementukan syarat keberadaan masyarakat hukum adat sebagai
subjek hukum itu ada pada masyarakat hukum adat yang masih
hidup, sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

298 Konstitusionalisme Agraria