Page 333 - Konstitusionalisme Agraria

persengketaan ini. UU Pemerintahan Daerah menentukan bahwa
yang menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi tujuh urusan,
yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, serta agama. Namun menurut Mahkamah Konstitusi
yang menjadi urusan Pemerintah Pusat tidak terbatas pada tujuh hal
tersebut saja. Dalam hal kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang
untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan
atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan [vide Pasal 4 ayat
(2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan]. Menurut Mahkamah
Konstitusi, kewenangan pemerintah pusat ini didasarkan pada
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang
kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan,
“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat“.
Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak ada
kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf
b UU MK, dan Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006 tentang Pedoman
Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga
Negara. Mahkamah Konstitusi melanjutkan, seandainya pun benar
telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap
sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk
memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dikarenakan sengketa
tersebut bukanlah sengketa kewenangan yang mana kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, permasalahan yang
disengketakan tidak termasuk dalam objectum litis sebagai sengketa
kewenangan konstitusional yang penyelesaiannnya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi.
Meskipun demikian, di dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi
memberikan arahan kepada para pihak dengan menyatakan bahwa:

302 Konstitusionalisme Agraria