Page 338 - Konstitusionalisme Agraria

dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual
atau diterbitkan, pertama-tama kepada pemerintah, dan kedua
(jika Pemerintah tidak menerima atau menyetujui penawaran itu
dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran), kepada
warga Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan
oleh warga negara Indonesia. … Dalam hal Pemerintah menolak
penawaran sesuai Pasal ini, Pemerintah dapat mengawasi penawaran
itu kepada warga negara Indonesia atau kepada Perusahaan
Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia dan
penaksiran saham itu sesuai Pasal 24 ayat 6.”
Pada intinya ketentuan itu mengharuskan PT. NNT melakukan
divestasi atau melepas sahamnya dan pertama-tama menawarkan
kepada Pemerintah Republik Indonesia. Namun apabila dalam batas
waktu yang ditentukan pemerintah tidak melakukan pembelian,
maka saham tersebut ditawarkan untuk dibeli oleh perusahaan yang
dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia. Pada titik ini sebenarnya
Mahkamah Konstitusi tidak saja melakukan penyelesaian sengketa
kewenangan antar-lembaga negara, melainkan masuk lebih jauh
dalam menilai isi dari Kontrak Karya. Secara tidak langsung dalam
hal ini Mahkamah Konsitusi ikut pula menguji konstitusionalitas
Kontrak Karya antara pemerintah dengan pihak swasta, meskipun
tidak berujung kepada putusan untuk menyatakan kontrak tersebut
batal atau tidak.

Harus dengan persetujuan DPR
Presiden memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 4
Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar. Ketentuan itu sejalan dengan sistem presidensial yang
kita anut. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan
kewenangan atributif Presiden tersebut dalam pelaksanaannya harus
dijalankan berdasarkan dan dibatasi oleh ketentuan konstitusi itu
sendiri, ketentuan undang-undang, serta dibatasi oleh kewenangan
konstitusional lembaga negara yang lain.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 307