Page 337 - Konstitusionalisme Agraria

(WIUP) memperhatikan kepentingan berbagai pihak termasuk
memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya
masyarakat di daerah.

31. SKLN Divestasi 7% Saham PT. Newmont Nusa Tenggara:
Presiden Vs DPR dan BPK

Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono)
mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) berkaitan dengan permasalahan apakah Presiden
berwenang melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa
Tenggara (PT NNT) tanpa memperoleh persetujuan dari DPR. Perkara
ini registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara
No. 2/SKLN-X/2012. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak
permohonan Presiden karena menilai bahwa kewenangan Presiden
untuk membeli 7% saham PT. NNT harus dengan persetujuan DPR.
Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini, Presiden
tidak jadi membeli saham PT. NNT karena tidak disetujui oleh DPR.
Dalam menangani perkara sengketa ini, baik Pemohon maupun
Termohon mengajukan banyak ahli dari bidang hukum tata negara,
hukum administrasi negara dan hukum ekonomi. Mahkamah
Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempersoalkan
subjectum litis dari Pemohon (Presiden) maupun Termohon (DPR
dan BPK), sebab ketiga lembaga negara tersebut merupakan lembaga
negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan secara
langsung oleh UUD 1945.

Konstitusionalitas Kontrak Karya
Perkara ini berkaitan dengan keberadaan Kontrak Karya (KK) di
bidang pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
PT. NNT yang ditandatangani pada 2 Desember 1986. Di dalam
klausul Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya tersebut menentukan
bahwa, “Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang

306 Konstitusionalisme Agraria