Page 332 - Konstitusionalisme Agraria

bisa memanfaatkan wilayahnya untuk keperluan pengembangan
pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Mahkamah
Konstitusi memeriksa mengenai subjectum litis dan objectum
litis. Subjectum litis berkaitan dengan kedudukan para pihak baik
pemohon maupun termohon sebagai lembaga negara yang dapat
bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan terhadap
subjectum litis dilakukan karena tidak semua lembaga negara
bisa menjadi pihak untuk bersengketa dihadapan Mahkamah
Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan
pemohon yang merupakan Pemda Kab. Penajam Paser Utara yang
terdiri dari Bupati dan DPRD memenuhi persyaratan sebagai para
pihak (subjectum litis) dalam sengketa kewenangan lembaga negara
yang kedudukannya dinyatakan dalam PAsal 18 Ayat (3) dan Ayat
(4) UUD 1945. Demikian pula halnya dengan Termohon (Menteri
54
Kehutanan) juga merupakan lembaga negara yang kedudukannya
disebutkan di dalam konstitusi khususnya Pasal 17 Ayat (3) UUD
1945 yang menyatakan: Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan.
Setelah menilai mengenai subjectum litis, kemudian Mahkamah
Konstitusi menilai apakah pokok permasalahan yang disengketakan
merupakan sengketa terhadap kewenangan negara yang diberikan
oleh UUD 1945. Penilaian ini dilakukan sebab tidak semua
penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Oleh karena sengketa ini berkaitan dengan hubungan
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka
Mahkamah Konstitusi mempergunakan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagai rujukan untuk menyelesaikan

54 Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi: Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sementara itu Pasal 18 Ayat (4) UUD
1945 berbunyi: Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 301