Page 328 - Konstitusionalisme Agraria

Putusan MK
Permohonan
UU Kehutanan
Hutan negara Hutan Negara Hutan Negara
(hutan adat bagian
dari hutan negara Hutan Hak Hutan hak (terdiri
dari hutan adat
Pemegang hak atas hutan adat pemegang hak atas tanah
dan hutan
Hutan Hak
Hutan Adat
perseorangan/
Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menyatakan bahwa
badan hukum
pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan. Sehingga
bisa diartikan bahwa masyarakat hukum adat selain memegang
hak atas tanah ulayat sekaligus memegang hak atas hutan adat.
Kawasan Hutan
Kawasan Hutan
Perseorangan/badan hukum pemegang hak atas tanah juga
Hutan Hak
Hutan negara
Hutan
memegang hak atas hutan hak. Dengan demikian, keberadaan hutan
Hutan
Hutan
negara
Hutan hak
perseorang
adat
adat harus didahului dengan adanya tanah ulayat dari masyarakat
Hutan
an/ badan
adat
hukum adat, karena hutan adat berada di atas wilayah hak ulayat.
hukum
Bagan 6. Hubungan penguasaan hutan dengan status tanah
Hutan Negara Hutan adat Hutan
perseoaranga
n/badan
hukum
Permukaan tanah
Tanah negara Wilayah hak Tanah hak
ulayat

Implikasinya masyarakat hukum adat memiliki wewenang
untuk mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan wilayah
hak ulayat dan hutan adat yang ada di dalam wilayahnya. Oleh
karena itu, kewenangan Kementerian Kehutanan untuk mengatur,
menentukan fungsi dan mengawasi peredaran hasil hutan dari
hutan adat baru dapat dilaksanakan bila ada penetapan hutan adat.
Namun terhadap hutan adat yang telah ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Bupati, seperti Keputusan Bupati Merangin 287
Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang
sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk, telah
dapat diterima keberadaannya sebagai hutan adat.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 297