Page 327 - Konstitusionalisme Agraria

hutan hak. Namun Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain
yang berbeda dari konstruksi UU Kehutanan dan juga dengan yang
dimohonkan oleh pemohon. Pada intinya Mahkamah Konstitusi
melalui putusan itu mengeluarkan hutan adat dari hutan negara,
tetapi tidak menjadikan hutan adat sebagai kategori khusus yang
berbeda dengan hutan hak, melainkan memasukkan keberadaan
Putusan MK
UU Kehutanan
Permohonan
hutan adat sebagai salah satu jenis dalam hutan hak. Sehingga
hutan hak selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah
Hutan negara
Hutan Negara
Hutan Negara
perseorangan/badan hukum, juga merupakan hutan yang berada
(hutan adat bagian
pada wilayah masyarakat hukum adat (Arizona, dkk, 2013).
dari hutan negara
Hutan Hak
Hutan hak (terdiri
dari hutan adat
Hutan Hak Hutan Adat dan hutan
perseorangan/
Bagan 5. Perubahan status hutan adat setelah Putusan
badan hukum
Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012
Kawasan Hutan Kawasan Hutan
Hutan Hak
Hutan negara Hutan
negara Hutan Hutan
Hutan Hutan hak adat perseorang
adat an/ badan
hukum
Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa di dalam UU
Kehutanan terdapat tiga subjek hukum yang memiliki hubungan
hukum dengan hutan, yaitu negara, masyarakat hukum adat
Hutan
Hutan Negara
Hutan adat
dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan.

perseoaranga

n/badan
Hubungan hukum atas hutan melekat pula di dalamnya hubungan
hukum

Permukaan tanah
hukum atas tanah, sehingga tidak dapat dipisahkan antara hak atas
Tanah negara
Tanah hak
Wilayah hak
tanah dengan hak atas hutan. Di atas tanah negara terdapat hutan
ulayat

negara, di atas tanah hak terdapat hutan hak, dan di atas tanah
53

ulayat terdapat hutan adat.
53 Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan,
negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan
masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat.
296 Konstitusionalisme Agraria