Page 326 - Konstitusionalisme Agraria

bahkan dengan putusan pengadilan sebagaimana dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini (Arizona, dkk, 2013).

Hutan adat bukan lagi hutan negara

Salah satu pokok permohonan dalam Perkara No. 35/PUU-X/2012
adalah mengenai konstitusionalitas keberadaan hutan adat
sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan
menyebutkan bahwa: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada
dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Selanjutnya Pasal 5 ayat (2)
UU Kehutanan menyebutkan bahwa: “Hutan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.” Berlakunya
ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat merupakan bagian
dari hutan negara itu telah menimbulkan pengingkaran terhadap
keberadaan hutan adat. Ditambah lagi dengan ketidakseriusan dari
pemerintah untuk melahirkan kebijakan operasional yang dapat
membuat masyarakat hukum adat dapat menikmati hak-hak mereka
atas hutan adat.

Bagan 4. Dinamika status hutan

UU Kehutanan Permohonan Putusan MK

Hutan negara Hutan Negara Hutan Negara
(hutan adat bagian
dari hutan negara Hutan Hak Hutan hak (terdiri
dari hutan adat
Hutan Hak Hutan Adat dan hutan
perseorangan/
badan hukum

Atas dasar ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat
merupakan hutan negara itulah, para pemohon dalam perkara
Kawasan Hutan
Kawasan Hutan
Hutan Hak
ini mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Para
Hutan negara
Hutan
Hutan
Hutan
negara
pemohon mendalilkan bahwa seharusnya keberadaan hutan adat
Hutan hak
perseorang
adat
Hutan
an/ badan
dijadikan kategori khusus yang berbeda dengan hutan negara dan
adat
hukum
Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 295
Hutan Negara Hutan adat Hutan
perseoaranga
n/badan
hukum
Permukaan tanah
Tanah negara Wilayah hak Tanah hak
ulayat