Page 331 - Konstitusionalisme Agraria

“sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”,
harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya
merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law,
artinya merupakan hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan
(observed) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena
memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh
konstitusi.

29. SKLN Tahura Bukit Soeharto: Pemda Penajam Paser Utara
vs Menteri Kehutanan

Bupati Penajam Paser Utara (Andi Harahap) bersama dengan
Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (Nanang Ali) di
Provinsi Kalimantan Timur mengajukan Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara (SKLN) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap
Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Perkara ini diregistrasi
oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai Perkara No. 2/
SKLN-IX/2011. Sengketa ini berkaitan dengan kewenangan yang
dimiliki oleh Kementerian Kehutanan berkaitan dengan penentuan
wilayah Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto di Kalimantan Timur.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ini tidak
dapat diterima karena permohonan bukan merupakan sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945.
Dalam permohonannya, Pemda Kab. Penajam Paser Utara
mendalilkan bahwa Termohon (Menteri Kehutanan) tidak
memperhatikan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Paser
yang dimekarkan menjadi Kabupaten Paser dan Kabupaten
Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser
Utara Di Provinsi Kalimantan Timur, dalam kaitannya dengan
penentuan wilayah Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto, sehingga
hal tersebut membuat Pemda Kab. Penajam Paser Utara tidak

300 Konstitusionalisme Agraria