Page 336 - Konstitusionalisme Agraria

sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-
Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak
ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana
dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU
MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006 tentang Pedoman Beracara dalam
Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Seandainya
pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon,
maka menurut Mahkamah Konstitusi, terhadap sengketa demikian
bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.
Meskipun demikian, di dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi
memberikan arahan kepada para pihak dengan menyatakan:

“Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi
syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar
Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan,” memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat
daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, mengenai kewenangan
untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha
Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP) sepenuhnya sudah diatur dalam UU 4/2009 dan harus
dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab,
terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah
terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek
ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan
dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan
Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu
kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang, antara
lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945.”

Mahkamah Konstitusi memberikan arahan meskipun perkara
ini tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ada
baiknya Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri ESDM dalam
melakukan penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha
Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 305